Sustainable Development of the Wood-Based Industries in South Kalimantan

Pertemuan Tim Pengarah Proyek Kedua (PTC) 2

2009-06-12T08:39:00.024+08:00

Pertemuan Tim Pengarah Proyek Kedua (PTC)

ITTO Project PD 397/06 Rev 3 (I)

“Sustainable Development of the Wood Based Industries in South Kalimantan”

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 6 April 2009

Item 1: Pembukaan

Bapak Suhardi Atmoredjo, selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan, menyambut semua peserta pertemuan PTC ini, khususnya Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Jakarta, perwakilan ITTO, serta semua anggota PTC. Beliau meninjau latar belakang proyek. Beliau menjelaskan bahwa proyek ini diusulkan karena industri perkayuan di Kalimantan Selatan menghadapi masalah yang sangat serius yakni kekurangan bahan baku.

Beliau juga menjelaskan salah satu dari lima program prioritas Departemen Kehutanan “Revitalisasi sektor keuangan, khususnya industri kehutanan.” Sejalan dengan program tersebut, tujuan dari proyek ini adalah untuk merumuskan rencana induk industri perkayuan di Kalimantan Selatan. Diharapkan di akhir proyek ini, semua pihak terkait bisa mendapatkan manfaat, Departemen Kehutanan sebagai pembuat kebijakan, Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan selaku lembaga yang merumuskan kebijakan bagi industri perkayuan di Kalimantan Selatan serta bagi masyarakat dan sektor swasta.

Sambutan pembuka dari perwakilan ITTO disampaikan oleh Dr. Tetra Yanuariadi. Beliau mengharapkan agar proyek ini nantinya dapat memberikan kontribusi tidak hanya bagi pengembangan industri perkayuan di Kalimantan Selatan tetapi juga untuk negara anggota ITTO lainnya. Diharapkan agar proyek ini dapat merumuskan suatu pendekatan yang credible yang dapat digunakan sebagai referensi untuk negara-negara lain.

Dalam sambutannya, beliau juga memberitahukan sehubungan dengan kebijakan baru ITTO. Sebelumnya kerja ITTO berdasar kepada proyek-proyek tradisional yang dibangun oleh negara-negara anggota. Proyek-proyek tersebut dikategorikan kedalam tiga komponen. (i) industri kehutanan; (ii) industri pasar; (iii) reforestasi dan pengelolaan hutan. Akan tetapi, sebuah kebijakan baru telah ditetapkan. ITTO saat ini memfasilitasi pengelolaan hutan lestari melalui program-program tematik yang juga berfokus pada pengembangan industri, efisiensi dan pemanfaatan produk-produk kehutanan. Karena itu, hasil dari ITTO PD 397/06 pasti akan memberikan kontribusi bagi pelaksanaan tematik program ITTO yang disebutkan sebelumnya.

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Dr. Hadi Daryanto selaku ketua Tim Pengarah Proyek / PTC menyambut semua stakeholder proyek dan juga perwakilan ITTO. Dalam sambutannya, beliau menjelaskan bahwa saat ini dunia sedang mengalami krisis ekonomi global. Dalam sebuah pertemuan G-20, yang baru-baru ini diadakan, suatu stimulus yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan juga turut dibicarakan. Diharapkan agar kebijakan dan peraturan tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi di Indonesia khususnya terhadap pengembangan industri perkayuan.

Dalam sambutannya beliau juga menyebutkan bahwa hutan rakyat memainkan suatu peran penting untuk mendukung revitalisasi sektor kehutanan. Status kepemilikan yang jelas dan rakyat sendiri akan diberdayakan karena mereka akan menanam dan industri dapat memproses kayu yang berasal dari hutan rakyat tersebut. Satu hal lain yang juga berkaitan adalah, akan sangat bagus jika pola clustering digunakan.

Item 2 : Presentasi – Bapak Ahmad Jauhari

Koordinator Proyek, Bapak Ahmad Jauhari, menjelaskan struktur dan latar belakang proyek sebagaimana yang tertera dalam dokumen proyek. Hal ini mencakup asal mula, kebijakan sektoral, problem, tujuan, strategi, dan kegiatan untuk mencapai hasil dari proyek.
Struktur Manajemen Proyek Koordinator Proyek menjelaskan struktur manajemen proyek yang terdiri dari anggota PTC, koordinator proyek dan staff serta tenaga ahli nasional. Struktur proyek dirancang untuk jangka waktu 18 bulan.

Tinjauan rekomendasi pertemuan PTC pertama Koordinator proyek meninjau rekomendasi pertemuan PTC pertama yang diadakan pada tanggal 24 Juni 2008. Beberapa hal penting yang menjadi rekomendasi diantaranya:

· Sehubungan dengan tenaga ahli nasional, proyek telah mendapatkan beberapa kandidat. Proses penyeleksian sebaiknya dilaksanakan sesegera mungkin melalui suatu komunikasi yang efektif antara EA, MOF dan ITTO.

· Sehubungan dengan tujuan yang tertera dalam dokumen proyek, sebaiknya ada penentuan yang jelas-‘clear cut’ untuk mengelola baik industri hulu maupun industri hilir.

· Sehubungan dengan kebijakan sektoral, direkomendasikan agar penekanan utama diberikan pada kebijakan nasional. Kebijakan lokal lain dapat digunakan sebagai referensi.

· Beberapa bagian dari blog yang dibuat proyek akan disesuaikan dengan informasi yang terdapat dalam dokumen proyek.

· PTC kedua akan dilaksanakan di Kalimantan Selatan

Koordinator Proyek melaporkan tindak lanjut yang diambil dalam kaitannya dengan lima rekomendasi tersebut.

Laporan Kemajuan

Koordinator proyek menjelaskan kemajuan yang dibuat selama 10 bulan terakhir. Kegiatan berikut telah dilaksanakan:

Kegiatan 1.1 Database Industri Perkayuan

Database industri perkayuan Kalimantan Selatan dibuat dalam dua format baik web-based spatial database dan non spatial database (CD yang memuat database tersebut didistribusikan pada saat pertemuan PTC berlangsung).

Kegiatan 1.2 Draft rencana induk yang telah dianalisa sesuai dengan rencana induk tingkat regional (Kalimantan) dan nasional.

Serangkaian diskusi, lokakarya, pertemuan tim pakar telah dilaksanakan bersama dengan semua pihak terkait dan para pakar. Rekomendasi sehubungan dengan isi master plan telah didapat. Secara umum, hasil dari pertemuan tersebut adalah:

- Untuk memastikan bahwa master plan yang dihasilkan akan sesuai dengan tujuan proyek;

- Untuk memastikan bahwa master plan yang dihasilkan akan sesuai dengan kebijakan industri perkayuan di Kalimantan Selatan;

- Untuk memastikan bahwa master plan yang dihasilkan akan dapat diaplikasikan;

Koordinator Proyek juga mempresentasikan draft master plan industri perkayuan Kalimantan Selatan. Beliau menjelaskan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan analisa data. Tabulasi data, overlaying dan pivot table digunakan untuk mengolah data. Beberapa model yang juga digunakan untuk memproses data diantaranya adalah Multi Sectoral Qualitative Analysis, Porter Diamond Competitive Analysis, Non Numeric Fuzzy Multi Criteria Decision Making, Value Chain Analysis, Value Added Analysis, SWOT Analysis dan Analytical Hierarchy Process.

Dalam presentasi sehubungan dengan draft rencana induk, koordinator proyek menjelaskan sehubungan dengan pengembangan produksi kayu, konsumsi kayu dan pasokan untuk industri di Kalimantan Selatan, pengembangan kayu olahan di Kalimantan Selatan, nilai eksport, penjualan kayu olahan untuk pasar nasional, tenaga kerja yang diserap untuk industri kayu selama tahun 1990-2007.

Koordinator Proyek juga menjelaskan kondisi saat ini industri perkayuan di Kalimantan Selatan. Potensi KPH dan prediksi potensi pasokan dan permintaan untuk setiap KPH di Kalimantan Selatan juga dipaparkan.

Koordinator Proyek juga memaparkan kondisi industri perkayuan Kalimantan Selatan di masa yang akan datang. Suatu prediksi pasokan dan permintaan di tingkat provinsi untuk tahun 2010 – 2040 dielaborasi. Dalam presentasinya, beliau juga menjelaskan produk-produk industri perkayuan Kalimantan Selatan, rantai nilai industri perkayuan Kalimantan Selatan, nilai tambah, pemetaan produk dan strategi pengembangan berdasarkan analisa SWOT, hirarki strategi pengembangan industri perkayuan yang sedang berlangsung serta hirarki strategi pengembangan industri perkayuan masa depan, target pembangunan – total industri, total produksi, bahan mentah, indikator pengembangan dan peta jalan pengembangan industri perkayuan.

Koordinator proyek menyoroti beberapa hal penting diantaranya (i) Rencana Induk yang telah diformulasi dapat dijadikan bagian dari rencana strategis industri perkayuan di Kalimantan Selatan (ii) Konsep industri berdasarkan KPH dan clustering dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan industri perkayuan di Kalimantan Selatan (iii) Beberapa prinsip yang diperlukan sehingga strategi dan kegaitan yang dirumuskan dapat dicapai diantaranya adalah lembaga perbankan, percepatan KPH dan Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, keadilan, tanggung jawab serta TUK yang baik.

Sehubungan dengan kegiatan proyek yang akan datang, berikut beberapa posisi konsultan nasional yang akan diusulkan:

- Konsultan untuk pemetaan posisi, sebaran dan analisa potensi supply bahan baku

- Konsultan untuk analisa peta jaringan distribusi bahan baku kayu

- Konsultan untuk pengembangan dialoq publik

- Konsultan untuk peninjauan/penganalisaan hasil dari konsultas/dialgue publik

- Konsultan untuk analisa mekanisme implementasi dan pembahasan mengenai mekanisme untuk implementasi rencana induk

e. Laporan Keuangan Proyek

Koordinator proyek menyampaikan laporan keuangan proyek. Jumlah dana yang didapat dari pengiriman pertama dan kedua dari ITTO sejumlah US$ 99.970, dan terdapat sisa sebesar US$ 28.510 per bulan Februari 2009. Tim pengarah proyek merekomendasikan agar komponen anggaran untuk konsultan nasional dimanfaatkan untuk kegiatan proyek selanjutnya.

Item 3 : Diskusi dan rekomendasi

Hal-hal penting yang dibicarakan diantaranya:

· Sehubungan dengan kegiatan proyek yang akan datang, kegiatan 1.3 – konsultasi public hendaknya dilaksanakan secara partisipatif dalam pengembangan dan penyesuaian rencana induk, suatu draft awal sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu. Proyek juga diharapkan untuk dapat mengumpulkan semua stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan ini.

· Sehubungan dengan web-site, untuk dapat mempertahankan kelangsungannya direkomendasikan agar blog yang dimiliki proyek dapat menjadi bagian dari website Dinas Kehutanan.

· Komponen anggaran untuk tenaga ahli nasional sebaiknya dimanfaatkan selaras dengan kegiatan proyek yang akan datang. Para tenaga ahli dapat memperkuat temuan-temuan proyek.

· Diingatkan agar semua kegiatan teknis dilaksanakan sebelum konsultasi public dan koordinator proyek dapat merujuk pada tujuh prinsip implementasi yang diperlukan agar rencana strategis yang telah dirumuskan dapat dicapai. , yang tertera dalam dokumen proyek, that are required so that the strategic plan that were formulated could be successfully achieved

· Sehubungan dengan kondisi pemungkin yang tertera dalam dokumen teknis yang dihasilkan proyek, direkomendasikan agar juga dicantumkan cara-cara untuk memecahkan masalah tersebut.

· Disarankan juga untuk mencari tahu dan membuat perhitungan sumber bahan mentah yang berasal dari province lain serta potensi hutan rakyat.

· Direkomendasikan agar proyek dapat lebih spesifik dalam mendefinisikan pola clustering– ukuran yang digunakan, untuk provinsi ataupun kabupaten.

· Sejauh ini, sector kehutanan dianggap sebagai sector yang tidak menarik, akan tetapi, diharapkan agar rencana induk yang dirumuskan nanti dapat turut mempromosikan kembali sector kehutanan.

· Sehubungan dengan industri, alangkah baik juga untuk mempertimbangkan bio-energy sebagai industri pengganti.

· Database yang dirancang hendaknya diperbaharui dari waktu ke waktu. Staff Dinas Kehutanan sebaiknya mendapatkan pelatihan untuk pengoperasian database tersebut.

· Diharapkan agar master plan yang telah diformulasi dapat ditandatangani oleh Gubernur dalam bentuk Rencana Strategis bagi pengembangan industri perkayuan Kalimantan Selatan dan diharapkan agar setiap kabupaten mengetahui rencana induk tersebut.

· Direkomendasikan agar Rencana Jangka Panjang– RPJP Provinsi Kalimantan Selatan dapat membedakan definisi hutan dan produk kehutanan.

· Rencana proyek yang akan datang sebagiaman yang tertera dalam rencana induk sebaiknya realistic dan sesuai dengan rencana jangka pendek pemerintah daerah.

Koordinator proyek diharapkan untuk dapat merivisi rencana proyek serta anggaran proyek sehubungan dengan kegiatan proyek yang akan datang– Kegaitan 1.3 dan 1.4

Item 4 : Penutupan

Pertemuan PTC 2 ditutup pada pukul 12.30 oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Bapak Hadi Daryanto dengan mengucapkan terimakasih kepada semua peserta.

Kegiatan Lokakarya

2009-02-06T12:22:00.004+08:00

LAPORAN KEGIATAN LOKAKARYA
PENYUSUNAN MASTER PLAN OLEH KELOMPOK KERJA REVITALISASI INDUSTRI KEHUTANAN KALIMANTAN SELATAN
Banjarbaru, 26 - 27 November 2008

Item 1: Pembukaan
Atas nama Bapak Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan, Bapak Andi Lukito membuka Lokakarya Penyusunan Draft Master Plan Kelompok Kerja Revitalisasi Industri Kehutanan Kalimantan Selatan. Sesuai dengan SK Gubernur mengenai Pembentukan Tim POKJA, beliau menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini. Beliau berharap Lokakarya ini akan menghasilkan suatu rumusan yang bermanfaat bagi pembangunan kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan. Dijelaskan juga bahwa diawal bulan Nopember, dua tim baik dari Dinas Kehutanan dan ITTO telah melakukan survey ke lapangan untuk kegiatan pencarian data mengenai sumber, industri dan pasar kayu, beliau berharap bahwa semua data yang didapat bisa dikaji untuk penyusunan master plan industri perkayuan. Akhirnya beliau berharap agar semua peserta Lokakarya dapat berperan aktif dalam memberikan masukan atau rekomendasi positif agar master plan industri perkayuan yang dihasilkan nantinya dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan strategi dan kebijakan industri demi terciptanya industri perkayuan yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Beliau mengucapkan selamat berlokakarya kepada seluruh anggota Tim POKJA dan berharap agar lokakarya ini dapat berjalan lancar.
Item 2 : Presentasi Pendahuluan – Latar Belakang Proyek dan Tujuan dilaksanakannya Workshop.

Koordinator proyek, Bapak Ahmad Jauhari, menjelaskan latar belakang dan struktur proyek sebagaimana tercantum dalam dokumen proyek. Hal ini mencakup asal mula, kebijakan sektoral, problem, tujuan, strategy, dan kegiatan untuk dapat mencapai hasil dari proyek. Beliau juga menyebutkan struktur manajemen proyek yang terdiri dari anggota PTC, koordinator proyek dan staff serta national expert. Sehubungan dengan tujuan dilaksanakannya workshop, sesuai dengan usulan Surat Keputusan Gubernur, beliau menjelaskan cakupan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Tim POKJA.
Item 3 : Presentasi Kerangka Mastar Plan – Bapak Bambang Widiantoro dan Ibu Yani S
Dalam kaitannya dengan pembahasan kerangka master plan, para pembicara membahas mengenai kondisi perkayuan di Indonesia, Regional Kalimantan dan Kal-Sel khususnya. Juga dibahas kaitan antara krisis finansial terhadap industri kayu dan kebutuhan kayu di masa yang akan datang. Stratregi utama untuk pengembangan industri perkayuan di Kal-Sel diusulkan dibagi dalam empat tahapan, tahap konsolidasi dan restrukturisasi (2009-2010); tahap revitalisasi (2011-2015); tahap pertumbuhan (2016-2020); serta tahap stabilisasi (2021-2025). Di samping itu, perlunya langkah nyata berupa pembuatan action plan, verifier dan kriteria indicator pencapaian. Dengan maksud untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan program konsolidasi/prakondisi, restrukturisasi dan pertumbuhan industri perkayuan. Hal lain yang juga diangkat adalah mengenai tugas pokok dan fungsi pembina industri kayu primer dan lanjutan, tinjauan kondisi bisnis di Indonesia, visi dan misi industri perkayuan di Provinsi Kalimantan Selatan, pemetaan industri perkayuan di Kal-Sel saat ini serta sasaran dan stratergi utama pengembangan perkayuan di Kal-Sel. Beberapa hal pokok lain yang muncul adalah adanya kemungkinan pembentukan zonasi pasokan dan permintaan kayu mengikuti zonasi KPH bangunan industri skala kecil yang berbasis masyarakat yang dekat dengan sumber kayu – seperti yang telah diusulkan oleh Bapak Ahmad Jauhari selaku Project Coordinator. Tentunya industri skala kecil ini dengan berbagai diversifikasi produk perlu dibina dan didukung baik dalam hal kemampuan ataupun dana oleh pihak profesional.
Item 4 : Temuan di Lapangan pada survey Peluang dan Masalah – Bapak Ahmad Jauhari
Dalam presentasinya Bapak Ahmad Jauhari memaparkan mengenai profil industri perkayuan skala besar dan kecil, pasar kayu dan pendapat masyarakat sekitar hutan jika ada pembangunan industri skala kecil di sekitar hutan. Serta kebijakan pemda kabupaten/kota terhadap pembangunan industri kayu. Data pendukung lainnya adalah berupa koordinat lokasi sasaran dan photo serta hasil wawancara dengan berbagai pihak.
Item 5: Hal-hal penting dalam sesi diskusi dan rekomendasi
Beberapa hal yang dibahas diantaranya:
Sumber Kayu
1 Pembangunan KPH sebagai sumber kayu yang lestari segera direalisasikan.
2 Mempermudah mekanisme atau ditiadakannya RKT khususnya pada IUPHHK HPHTI.
3 Perlunya ditinjau kembali aturan tentang Pemberantasan Illegal Logging Inpres No. 4 / 2005 yang saat ini mengakibatkan terjadinya high cost economy
4 Perlunya ditinjau kembali aturan tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) terutama pada usaha pembangunan HPHTI.
5 Pemanfaatan kayu yang berasal dari areal kawasan non kehutanan.
6 Ancaman terhadap pengunaan kawasan hutan.
Industri dan Pasar Kayu
Pembangunan Masterplan industri yang berbasis kayu memperhatikan hal-hal, antara lain:
1 Permintaan akan kayu masih tinggi baik pasar lokal maupun internasional (terkecuali keadaan ekonomi saat ini)
2 Aktivasi Pasar lokal dengan memperhatikan inovasi produk dan kelengkapan macam produk seperti yang diinginkan oleh pembeli.
3 Optimasi / promosi lebih gencar pasar international.
4 Orientasi industri pada produk jadi. Baik pada industri skala kecil maupun yang besar.
Untuk mencapai upaya revitalisasi industri perkayuan, aspek legalitas industri merupakan komponen utama.
5 Aktivasi kembali asosiasi perusahaan kayu yang berfungsi untuk membantu pengaturan harga bersama untuk meminimasi persaingan internal yang kurang sehat.
6 Kemungkinan alokasi industri kecil berjalan alami sesuai dengan posisi sumber kayu.
Sehingga diharapkan proses zonasi pasokan dan permintaan kayu yang dalam pertemuan ini diusulkan berbasis KPH dapat terealisasi.
7 Selanjutnya, didalam zonasi tersebut jumlah industri diharapkan dapat diatur agar sesuai dengan kemampuan potensi pasokan kayu yang berdasarkan kemampuan alam.
8 Perlunya dukungan aturan-aturan yang dapat mempercepat teraplikasinya MasterPlan industri perkayuan
9 Tinjauan terhadap aturan2 yang dapat memperlambat implementasi masterplan industri perkayuan yang dibuat.
10 Pemanfaatan teknologi yang berbasis high eficiency power, rendah emisi
11 Penerapan Pola Clustering untuk usaha kecil bidang industri perkayuan skala kecil maupun yang besar.
12 Perlunya upaya pembinaan usaha kecil bidang industri perkayuan sejak dari awal (incubator) dalam hal kualitas SDM untuk berbagai bidang spt finansial, teknis lapangan, dan perencanaan usaha kehutanan.
13 Inventarisasi dan aktivasi sumber pendanaan, seperti BLU Kehutanan, perbankan, Perusahaan (HPH dan HPHTI) sebagai mitra usaha kecil, donatur luar.
14 Dalam hal ini peranan kelembagaan baik kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah dalam hal pembinaan teknis maupun pendanaan.
15 Dukungan infrastruktur
16 Semua upaya pembangunan industri perkayuan ini tidak lepas dengan masalah Global warming, seperti pemanfaatan mesin-mesin yang efisien dan efektif (low power, low waste, low emition and high output).
17 Insentif fiskal
Item 6: Penutup
Pertemuan POKJA pertama berakhir pada pukul 18.00. Bapak Andi Lukito selaku wakil dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan mengucapkan terimakasih kepada semua peserta yang hadir.

Sebaran Lokasi Industri Perkayuan Kalsel

2008-09-16T23:16:00.008+08:00

Peta Industri Perkayuan di Provinsi Kalimantan Selatan

Industri perkayuan baik dengan ijin dan tanpa ijin pada tahun 2001 pernah di petakan oleh SCKPFP-EU sebanyak 642 unit industri kecil dan besar. Unit industri perkayuan tsb terdiri dari 114 industri kecil dan 23 industri besar yang memiliki ijin (Dishut Prov: Profil Industri Perkayuan Kalsel, tahun 2003) dan sisanya adalah industri perkayuan kecil tanpa ijin.

Pembangunan KPH

2008-09-16T11:24:00.092+08:00

RINGKASAN
PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI KALIMANTAN SELATAN
Oleh: KARTA SIRANG dan AHMAD JAUHARI
Sebagaimana kita ketahui bahwa keadaan hutan kita baik luas kawasannya maupun kualitas hutannya sebagian besar telah terdegradsi. Desakan penggunaan kawasan hutan menjadi penggunaan lain (pertanian, perkebunan, pemukiman, dll) terus semakin berat; ditambah lagi banyak masyarakat dan bahkan para pejabat menganggap bahwa jika terdapat lahan kosong di dalam kawasan hutan, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di luar kehutanan--yang lebih fatal, barangkali masih ada masyarakat dan pejabat yang kurang mengerti apa itu kawasan hutan?; padahal seharusnya justru segera direhabilitasi atau dihutankan kembali, bukan untuk kepentigan lain. Kawasan hutan yang masih ada telah dirambah, sehingga kualitasnya juga telah menurun. Pembangunan KPH diharapkan menjadi program yang dapat mempertahankan baik kawasan hutan maupun kualitasnya.

A.Pembangunan Hutan Anamat Kehidupan dan Amanat Undang-undang
Kenyataan sekarang masih banyak anggota masyarakat bahkan pejabat pemerintah yang masih belum mengerti betul peranan hutan dalam kehidupan. Hutan sebagai penyangga kehidupan mempunyai berbagai fungsi;
1.Hutan sebagai spon raksasa yang bertugas menyaring air hujan menjadi air bersih; jika di sepanjang aliran sungai terdapat hutan cukup luas, maka air sungai tersebut jernih.
2.Hutan sebagai pengendali banjir melalui peningkatan infiltrasi dan penurunan aliran permukaan.
3.Hutan dapat mempertahankan laju pendinginan lingkunan (cooling rate) melalui proses evapotranspirasi.
4.Hutan sebagai pabrik penghasil O2, dimana gas ini diperlukan oleh semua kehidupan di muka bumi.
5.Hutan sebagai penyerap CO2 dan penimbun karbon, sehingga dapat menekan efek rumah kaca (pemanasan global) di atmosfir.
6.Hutan sebagai sumber pendapatan, tempat rekreasi dan habitat satwa.
Jika kita semua tidak menghendaki daerah katulistiwa di Indonesia menjadi gurun pasir seperti daerah katulistiwa di Afrika, maka semua masyarakat Indonesia terutama para pengambil kebijakan harus mengerti dan melaksanakan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan bukan hanya sebagai sumber pendapatan. Jika kawasan hutan sudah tidak berhutan, maka seharusnya segera dilakukan penanaman hutan kembali; bukannya digantikan dengan tanaman lain, hingga fungsi yang disebutkan di atas tidak dapat berjalan.
Bencana alam yang terjadi di berbagai tempat di tanah air mungkin memang wajar karena kita semua tidak menaati undang-undang yang telah kita buat sendiri. Bila kita lihat hampir semua Daerah Aliran Sungai (DAS) sudah tidak mempunyai hutan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan peraturan pemerintah di bawah ini.
Di dalam UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 18 ayat 2; PP no 44 tahun 2004 pasal 33 ayat 1; UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 17 ayat 5 mengharuskan Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.
B.Peranan KPH dalam Pembangunan Hutan Lestari
Di dalam PP no 6 tahun 2007 pasal 1; KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Dan Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
Pembangunan KPH merupakan mandat Undang-undang. KPH adalah instrumen utama untuk menuju Pembangunan Hutan Lestari
Kelemahan utama dalam pelaksanaan pengelolaan menuju PHL antara lain :
1.Ketiadaan pemilik di lapangan yang setiap saat terlihat dalam segala aspek pengelolaan (lemahnya peranan dan fungsi lembaga pengelola ditingkat tapak).
2.Belum ada kepastian batas lokasi yang diketahui dan diakui dengan baik oleh masyarakat (status kawasan kurang jelas).
3.Ketiadaan manajemen ditingkat tapak
4.Orientasi pengelolaan hanya pada areal yang menghasilkan kayu.
C.Institusi Pengelola KPH
PP no 44 tahun 2004, pasal 32 ayat (1) Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk institusi pengelola, institusi pengelola bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi; perencanaan pengelolaan; pengorganisasian; pelaksanaan pengelolaan; dan pengendalian dan pengawasan.
Prosedur pembentukan institusi KPH dijelaskan dalam PP no 3 tahun 2008 pasal 8 ayat Menteri menetapkan organisasi KPHK, KPHL dan KPHP; Penetapan Organisasi KPHL dan KPHP, sebagaimana dimaksdud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: usulan dari pemerintah provinsi, dalam hal KPHP atau KPHL berada dalam lintas kabupaten/kota; usulan dari pemerintah kabupaten/kota, pertimbangan teknis dari provinsi.
D.Struktur Organisasi KPH
Gambar 1. Hubungan Struktur Ruang SDH dengan Organisasi KPH
Gambar 2. Skema hubungan struktur ruang, organisasi KPH, organisasi pemanfaat dan Disnas Kehutanan.
Secara lengkap tersedia pada file utama!

Untuk File detil Hubungi: mriduan62@gmail.com; mriduan62@yahoo.com;
kyirtane@yahoo.com; itto.pd397@gmail.com

Pembangunan KPH Kalsel

2008-09-16T11:24:00.071+08:00

PEMBANGUNAN KPH DI KALIMANTAN SELATAN

Pembangunan KPH di Provinsi Kalimantan Selatan dimulai sejak tahun 2005. Disain ruang KPH ini menggunakan basis data yang ditetapkan oleh SK Menteri Kehutanan no. 453/Kpts-II/1999 tentang penunjukkan kawasan hutan dan perairan provinsi Kalimantan Selatan.

Pekerjaan ini dilaksanakan atas kerjasama Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi.

Tabel Rekapitulasi Luas KPH Unit Kalimantan Selatan

Kerjasama DEPHUT, DISHUT PROV KALSEL DAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIV. LAMBUNG MANGKURAT

KPH Model Kabupaten Banjar Prov Kal-Sel

2008-09-16T11:24:00.067+08:00

PEMBANGUNAN KPH DI KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

Pembangunan KPH di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dimulai sejak tahun 2003. Disain ruang KPH ini menggunakan basis data yang ditetapkan oleh SK Menteri Kehutanan No. 453/Kpts-II/1999 tentang penunjukkan kawasan hutan dan perairan provinsi Kalimantan Selatan.

KPH Banjar salah satu dari 3 KPH Model pertama di Indonesia

Pekerjaan ini dilaksanakan atas kerjasama Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

Pointer pada sosialisasi ITTO-PD397

2008-07-25T14:34:00.006+08:00

Rapat Koordinasi ITTO Project PD 397/06 Rev 3 (I)

Swiss Bell Hotel, 17 Juli 2008, Banjarmasin, Indonesia

Item 1: Peserta

Dinas Kehutanan Prov., Dinas Kehutanan se-Kabupaten Prov. Kal-Sel, BP2HP XI, BPKH V, BPDAS Barito, BPK, BKSDA V, BPTH, Bappeda Kal-Sel, Dinas Perindag Prov., Balitbangda Prov., Biro Ekonomi Sekdaprov, Biro Keuangan Sekdaprov, Fakultas Kehutanan Univ. Lambung Mangkurat, APHI Kal-Sel, APKINDO Kal-Sel, WALHI, Perusahaan-perusahan HPH dan HPHTI di Kal-Sel. Total Peserta yang hadir sebanyak 85 orang.

Item 2: Pembukaan

Kepala Dinas Propinsi Kalimantan Selatan, Pak Suhardi Atmoredjo, mengucapkan terimakasih kepada semua peserta untuk hadir dalam Rapat Koordinasi ini. Beliau memberikan laporan sehubungan dengan keberadaan ITTO Proyek ini. Kemudian atas nama Gubernur, beliau membuka rapat koordinasi tersebut. Beliau berharap agar rapat ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang terkait.

Item 3: Presentasi kegiatan Proyek oleh Project Coordinator ITTO Ahmad Jauhari

Selaku Koordinator proyek, beliau menguraikan struktur proyek, latar belakang, struktur manajemen proyek rencana kegiatan tahun pertama dan kemajuan yang telah dicapai sebagaimana tercantum dalam dokumen proyek.

Item 4: Presentasi Road Map Revitalisasi Industri Kehutanan oleh Dr. Togu Manurung

Bapak Togu Manurung selaku Tanaga Ahli Menteri Bidang Teknologi dan Ketua Tim Kerja Revitalisasi Industri Kehutanan menjelaskan sehubungan dengan kondisi bahan baku, industri dan pasar yang ada saat ini serta strategi jangka pendek, menengah dan panjang untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Item 5: Presentasi Pembentukan Tim Pokja oleh Dr. Doddy Sukadri

Bapak Doddy Sukadri memberikan arahan sehubungan dengan struktur dari Tim Pokja

Item 6: Rekomendasi dan Diskusi

Industri Perkayuan di Kalimantan Selatan menghadapai banyak masalah akhir-akhir ini. Salah satu masalah yang dihadapi adalah kekurangan bahan baku dan tingginya biaya (High Cost Economy) pengiriman bahan baku kayu ke industri perkayuan yang ada di Banjarmasin baik yang berasal dari hulu sungai Barito maupun dari provinsi lain yang melalui muara Sungai Barito.
Sehubungan dengan Pembentukan Pokja, direkomendasikan agar aparat juga menjadi anggota dari Tim Pokja tersebut. Tim ini kemudian akan diperkuat dengan SK dari Gubernur. Mengenai perumusan Master Plan, Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat bekerja sama dengan Dinas Kabupaten dan stakeholder lain.
Sehubungan dengan Industri Perkayuan yang efisien, disarankan agar Industri menggunakan Teknologi Pengolahan Kayu yang effisien dapat memanfaatkan jenis kayu lain seperti kayu karet dan kelapa.
KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) salah satu solusi sangat penting dalam membangun kelestarian sumber kayu, dimana termasuk didalamnya Hutan Tanaman Rakyat
Pola Kluster dalam industri perkayuan perlu dikembangkan, dimana industri perkayuan pengolah barang setengah jadi diharapkan dekat dengan sumber-sumber kayu baik dari perusahaan itu sendiri maupun masyarakat atau kelompok masyarakat. Kemudian industri-industri setengah jadi tersebut dapat sebagai pemasok bagi industri jadi yang berskala besar.
Pasar lokal diharapkan juga untuk dapat menjadi target utama.

Restrukturisasi Industri

2008-07-25T12:47:00.004+08:00

Industri Kayu Perlu Restrukturisasi

Banjarmasin-Makin menurunnya peran industri kayu di Kalimantan Selatan sebagai akibat kesulitan bahan baku, menjadi salah satu latar belakang keinginan pemerintah untuk merestrukturisasi industri kayu di KalSel dan membuat master plan industri perkayuan.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Ir H Suhardi Atmoredjo MM, keinginan untuk melakukan restrukturisasi industri kayu di Kalsel ini dalam rangka suatainable development of the wood, dan adanya program kerjasama dengan ITTO Jepang.

“Program ITTO difokuskan untuk referensi penyusunan rencana makro industri kehutanan di Indonesia, termasuk di Kalsel. Dimana di dalamnya disusun strategi pengembangan industri kehutanan yang bertujuan untuk mewujudkan industri pengolahan hasil hutan yang tangguh, efisien dan mempunyai daya saing tinggi, yang didukung dengan bahan baku yang berkesinambungan, serta membuat industri model yang sesuai pangsa pasar,” jelasnya, di sela-sela rakor pelaksanaan program ITTO di Swiss-Belhotel Borneo, kemarin.

Melalui progam ini Industri kehutanan di Kalsel akan memiliki arah bagi pengembangan industri kayu ke depan, dan tentunya akan mendukung kelestarian industri kayu serta meningkatkan daya saing untuk jangka panjang.

“Dalam program ini masyarakat lokal secara langsung dan tidak langsung akan mendapat dampak pada perbaikan ekonomi melalui perbaikan kondisi industri kayu yang ada. Apalagi masyarakat juga akan dilibatkan pada pengembangan hutan tanaman rakyat,” tambahnya.

Sukendi Johan, salah satu pengusaha kayu di Kalsel menyatakan mendukung penuh upaya pemerintah untuk menciptakan industri kayu yang berkesinambungan tersebut. Sebab ia mengaku saat ini bahan baku untuk industri kayu memang sangat sulit didapt di Kalsel.

“Sebagai pengusaha, kami sangat mendukung program ini. Sehingga pengembangan industri kayu di Kalsel bisa semakin membaik,” jelasnya yang ikut hadir pada kegiatan tersebut. (sya), Radar Banjarmasin, Jumat, 18 Juli 2008.

Perbaiki industri Perkayuan

2008-07-25T12:40:00.001+08:00

Perbaiki Industri Perkayuan

Upaya yang dilakukan di Kalimantan Selatan dalam mewujudkan persediaan bahan baku kedepannya yang berkesinambungan, merupakan angin segar bagi para industri perkayuan di Kal-Sel ini, diharapkan kedepannya mampu mengembalikan gairah dunia industri perkayuan.

Operation Director Surya Satria Timur Group Banjarmasin, Sukendy Johan menyambut positif upaya pemerintah untuk lebih menggalakkan HTI maupun HTR. Apalagi disadari bahan baku kayu makin menipis persediaannya.

“Kita ketahui kondisi saat ini hampir sudah menjadi keluhan industri perkayuan, bahan baku kayu sudah sangat minim sekali,” ujarnya.

Memang selain mengharapkan kayu hasil hutan alam 20-30 persen, paparnya, sisanya untuk memenuhi pasokan bahan baku kayu tersebut sangat diperlukan sekali Hasil Tanaman Industri (HTI).

“Minimal industri kayu kita tidak akan terpuruk, melalui sumber alam lain untuk mendapatkan bahan kayu, industri bisa membaik,” harapan besarnya.

Dikatakannya, kini keberadaan industri pengolahan kayu di Kal-Sel ini tinggal beberapa buah saja, yakni diantaranya PT Tanjung Raya, PT Tanjung Selatan, Surya Satria Timur (SST) Group, PT Daya Sakti, PT Wijaya Tri Utama dan PT Basirih. Dea, Metro, Jum'at 18 Juli 2008

Sosialisasi Projek ITTO-PD397

2008-07-25T11:13:00.018+08:00

Atasi Krisis Bahan Baku Kayu

Dinas Kehutanan Gaet Jepang

Galakkan Hutan Tanaman Industri

Banjarmasin– Semakin berkurangnya bahan baku kayu semakin mengancam kelangsungan industri pengolahan kayu di Kal-Sel. Untuk membangkitkan kembali industri tersebut, Dinas Kehutanan akan merumuskan Master Plan dan melaksanakan Proyek ITTO dengan menggaet Jepang.
“Kondisi industri kayu di KalSel sekarang ini banyak yang tidak aktif dan tentunya berpengaruh terhadap tenaga kerja,” papar Ir H Suhardi Atmoredjo MM, Kepala Dinas Kehutanan Kal-Sel, Kamis, (17/7).
Permasalahan besar yang dihadapi industri pengolahan kayu, akibat kekurangan bahan baku kayu. Untuk memenuhi ketersediaan pasokan kayu tersebut, diantaranya melalui pelaksanaan proyek ITTO PD 397/06 Rev (1) Sustainable Development of the Wood Based Industries in South Kalimantan yakni bekerjasama dengan Pemerintah Jepang dan Dinas Kehutanan Kal-Sel.
“Kita perlu terus menggalakkan HTI (Hutan Tanaman Industri) dan HTR (Hutan Tanaman Rakyat), lokasi lahan yang tersedia,” ujarnya.
Dikatakannya, proyek ini dilatarbelakangi oleh kondisi industri permasalahan yang cukup serius. Karena kekurangan bahan baku kayu mengancam kelangsungan produksi industri.
Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan menyusun strategi pengembangan Industri Kehutanan yang bertujuan untuk mewujudkan industri pengolahan hasil hutan yang tangguh, efisien mempunyai daya saing tinggi yang didukung oleh bahan baku yang berkesinambungan.
Disusun juga master plan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) regional Kalimantan dan tetap mempertimbangkan kepentingan lingkungan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
Kedepan pula, papar Suhardi, untuk industri kayu tidak hanya sebatas bahan setengah jadi saja, tetapi diharapkan menjadi bahan jadi hingga harganya juga akan lebih tanggi di pasaran dunia.
Menurut Gubernur KalSel, Rudy Arifin, kekurangan bahan baku kayu bagi industri perkayuan bukan
hanya terjadi di propinsi KalSel saja, tetapi terjadi dimana-mana. Oleh karena itu sudah seharusnya, para pelaku industri untuk merubah pola pemanfaatan kayu dari hutan tanaman dengan memanfaatkan kayu tidak dikenal untuk diproduksi.
Gubernur menghimbau untuk kelangsungan sumber bahan bakunya, pelaku industri perkayuan harus berfikir kedepan dengan menanam sendiri atau dapat bekerja sama dengan melibatkan masyarakat untuk menaman pohon dilahan miliknya untuk pemenuhan bahan baku industri.
“Pengolahan hutan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, semakin meningkatkan kesejahteraan secara adil, merata dan nyata,” ujarnya.
Diharapkan dengan bantuan pendanaan dari Pemerintah Jepang, urainya, hasilnya dapat membangkitkan kembali industri perkayuan di KalSel. Dea/ris

METRO
BANJAR, Jumat, 18 Juli 2008

Wood-based of Primary Industry in South Kalimantan

2008-07-01T08:38:00.023+08:00

Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu di Kalimantan Selatan dengan kapasitas produksi 6000 m3/tahun tinggal 17 unit saja yang aktif beroperasi pada tahun 2007.
Dan pada tahun 2008 ini tinggal 6 Unit saja industri dengan kapasitas 6000 m3/tahun yang beroperasi, selebihnya berhenti beroperasi karena kesulitan bahan baku kayu.

Data Tahun 2007

Capacity of IPHHK	Total	Output (m3)	Predc.Input (m3)	Input from Kalsel
IPHHK > 6.000	23	2,462,280	4,924,561
IPHHK <>	144	656,932	1,313,864
Total	167	3,119,212	6,238,425	593,367

Dengan asumsi rendemen rata-rata 50%, maka diperlukan pasokan bahan baku kayu bulat sebesar 6.238424,54 m3/tahun. Sementara produksi kayu Kalimantan Selatan sendiri hanya sekitar 593.366,66 m3/tahun, atau sekitar 9,5%.
Sehingga sebagian besar bahan baku kayu didatangkan dari luar Kalimantan Selatan, seperti: Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua dan lain-lain.

Menurut anda, typikal Industri seperti apa yang cocok bagi kelangsungan industri perkayuan di Kal-Sel?

TOR National Expert untuk ITTO Project

2008-06-30T16:21:00.006+08:00

a. Posisi: Konsultan untuk Identifikasi pasokan dan pengembangan peta industri perkayuan di Kalimantan Selatan (Hasil 1.1)

Kualifikasi dan pengalaman:
Konsultan memiliki latar belakang pendidikan S2 dalam bidang Kehutanan dan memiliki pengetahuan mengenai ilmu perkayuan, industri perkayuan dan analisa pasokan dan permintaan. Akan sangat bermanfaat jika konsulan memiliki pengalaman dalam bidang industri kehutanan di Propinsi Kalimantan Selatan. Mampu berbahasa Inggris.

Tanggungjawab:
Konsultan/tenaga ahli akan bertanggung jawab untuk :
1. mengumpulkan data industri perkayuan di Kalimantan Selatan
2. mengidentifikasi pasokan dan asal sumber kayu untuk industri di Kalimantan Selatan
3. menganalisa dan meninjau peraturan pemerintah
4. menyiapkan laporan dalam periode kerja yang telah ditetapkan Laporan teknis dan dokumentasi harus dipresentasikan dalam pertemuan proyek.

Durasi Kerja : 3 Bulan
Lokasi : Kalimantan Selatan

b. Posisi: Konsultan untuk pembuatan konsep rencana induk (Hasil 1.2)

Kualifikasi dan pengalaman:
Konsultan memiliki latar belakang pendidikan S1 atau S2 dalam bidang industri perkayuan dan berpengalaman selama 5 tahun. Konsultan memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai system database dan Teknologi Informasi Industri perkayuan serta memiliki pengalaman dalam bidang industri Kalimantan Selatan. Akan sangat bermanfaat jika konsultan memiliki pengetahuan tentang pengembangan rencana induk industri perkayuan.
Mampu berbahasa Inggris.

Tanggung jawab:
1. Membentuk Gugus Tugas rencana induk industri perkayuan di Propinsi Kalimantan Selatan
2. Menganalisa dan Meninjau pasokan dan permintaan kayu untuk industri perkayuan di Kalimantan Selatan.
3. Mempersiapkan Laporan Kemajuan Proyek (Progress report)

Durasi bekerja : 1-3 Bulan
Lokasi : Kalimantan Selatan

c. Posisi: Konsultan untuk pengembangan strategi dan mekanisme untuk implementasi rencana induk (hasil 1.4).

Kualifikasi dan pengalaman:
Konsultan memiliki latar belakang pendidikan S2 dalam bidang industri perkayuan/ilmu kayu dan berpengalaman selama 5 tahun. Akan sangat bermanfaat jika konsultan memiliki pengalaman dalam bidang industri perkayuan di Kalimantan Selatan.

Tanggungjawab:
- Mengembangkan strategi dan mekanisme untuk implementasi rencana induk
- Menganalisa dan meninjau strategi
- Mempersiapkan laporan kemajuan

Durasi bekerja : 1-3 Bulan
Lokasi : Kalimantan Selatan

Profil ITTO PD397/06 Rev.3(I)

2008-06-22T14:09:00.006+08:00

Dasar kegiatan proyek ITTO-PD397 adalah Persetujuan Proyek yang ditandatangani antara Direktur Eksekutif ITTO dan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan Indonesia pada bulan Januari 2008.

Tujuan proyek ini adalah untuk merumuskan rencana induk (master plan) industri perkayuan untuk daerah Kalimantan Selatan yang dapat menyediakan pedoman dan kebijakan dalam mengembangkan industri perkayuan di Kalimantan Selatan.

Kegiatan-Kegiatan, antara lain:

1. Pembuatan database yang berkaitan dengan industri perkayuan

2. Pengidentifikasian masalah dan peluang untuk sumberdaya kayu secara berkelanjutan untuk industri perkayuan di Kalimantan Selatan.

3. Pengidentifikasian arus data bahan mentah dari daerah lain atau propinsi lain.

4. Pengembangan Peta arus bahan mentah untuk pasokan industri perkayuan.

5. Pengembangan dan penganalisaan konsep rencana induk sesuai dengan rencana induk regional (Kalimantan) dan nasional